Feeds:
Pos
Komentar

Dunia Pendidikan pun tak luput dari terpaan krisis

Beberapa fakta di bawah dapat berbicara tentang nasib dunia pendidikan di Indonesia:

  • Jumlah anak putus sekolah anak masih sekitar 4,5 juta jiwa yang membuat rasio partisipasi pendidikan penduduk Indonesia baru sebesar 68,4% dan tingkat pendidikan Indonesia rata-rata hanya sampai SMP.
  • Sekitar 75-80% (7-8 orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat SD sampai SMA putus sekolah.
  • Sekitar 60% (6 orang dari setiap 10 orang) pelajar setingkat SMU tak mampu melanjutkan ke bangku kuliah.
  • Sekitar 20 ribuan sekolah dari SD hingga SMA dalam kondisi rusak berat.
  • Sekitar 535.825 (60%) dari 900.000 ruang kelas di sekolah seluruh pelosok terindikasi dalam kondisi rusak.
  • Sekitar 14,6 juta (12,1%) penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas didapati buta huruf.
  • Tingkat kesejahteraan hidup dan kualitas guru yang masih kurang.

Persoalan di sektor pendidikan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah (semenjak Orde Baru) yang mengutamakan kepentingan modal asing (kebijakan pro neoliberalisme) dimana sektor pendidikan juga menjadi sasaran bagi ajang pelipatgandaan modal atau yang lebih dikenal dengan istilah Kapitalisasi Pendidikan (sama halnya dengan penghisapan terhadap kaum buruh). Bentuk-bentuk Kapitalisasi Bahkan Neoliberalisme Pendidikan selain dari peningkatan biaya pendidikan dapat terlihat dari arah kurikulum pendidikan nasional. Pada jaman Orde Baru dikenal kurikulum Link and Match yang berarti bahwa (proses dan hasil) dunia pendidikan diabdikan untuk kepentingan industri atau pasar (yang dikuasai oleh kaum pemodal), yang dalam prakteknya dibuktikan dengan menjamurnya pendidikan-pendidikan D3 yang lebih aplikatif dan cepat mencetak tenaga kerja (buruh) siap pakai, dan dengan biaya pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya, membuat pelajar dan mahasiswa semakin terfokus di ruang akademik—yang semata-mata telah dikonstruksikan untuk mendukung kepentingan modal, dan pemberangusan ruang politik mahasiswa (dengan NKK/BKK). Paska Orde Baru, pengelolaan sektor pendidikan oleh pemerintah justru semakin memperdalam bentuk-bentuk komersialisasi. Tanggung jawab pemerintah dilihat dari pendanaan terhadap sektor pendidikan pada tahun 2007 yaitu hanya 11,8 % dari APBN 2007 (763,4 triliun) atau 90,10 triliun. Tahun-tahun sebelumnya justru lebih kecil lagi (2006: 9,1%, 2005: 9,3%, 2004: 6,6%). Untuk tahun 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya mencanangkan angka 12% anggaran pendidikan dalam RAPBN 2008 (Kantor Berita ANTARA).  Padahal pendidikan adalah salah satu faktor kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga produktif rakyat (selain kesehatan dan lapangan kerja) sehingga penting untuk diprioritaskan.

Kebijakan dalam dunia pendidikan ini merupakan dampak  dari bertumpunya kebijakan ekonomi-politik Rezim SBY-JK pada kebijakan neoliberalisme (dikte dari WTO, World Bank, IMF, dan lembaga keuangan dunia lain—yang merupakan alat dari kaum pemodal (Kapitalis) internasional untuk meraup keuntungan). Contoh kebijakan dalam dunia pendidikan yang merupakan turunan dari kebijakan neolieralisme adalah UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 (pasal 12 ayat 2 b. : setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut…(dan seterusnya; Pasal 53 : Badan Hukum Pendidikan (BHP ini merupakan salah satu langkah menuju “swastanisasi” pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk BHP, termasuk di dalamnya sekolah negeri); Pasal 54 ayat 2 : masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, …). Kebijakan-kebijakan pemerintah memang tidak berpihak terhadap kepentingan  rakyat.

Banyaknya praktek-praktek Pungutan Liar yang diterapkan oleh Institusi Pendidikan, misalnya penarikan seragam sekolah, penarikan biaya buku, penarikan uang perpustakaan, penarikan biaya kesehatan, penarikan biaya Kuliah Kerja Nyata, penarikan biaya Wisuda dan lain-lain, yang seharusnya pemberian fasilatas dan teknologi penunjang pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Sekolah gratis yang dikampanyekan oleh Rezim SBY-JK sejatinya mengilusi kesadaran rakyat, karena dalam aspek-aspek pembiayaan untuk sekolah gratis yakni dengan cara memotong subsidi  BBM untuk menaikan anggaran dana BOS serta adanya bantuan dari APBD. Tutup lubang gali lubang yang dilakukan pemerintah hanya menyenangkan rakyat untuk sementara waktu saja, dan akhirnya hilanglah subsidi-subsidi untuk rakyat. Dan dana dari APBD sejatinya adalah bohong, karena semua Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dikuasai dan dieksploitasi oleh para pemodal. Seharusnya yang dilakukan pemerintah untuk Pendidikan Gratis (bukan Sekolah Gratis) yaitu dengan membuat kebijakan seperti Reforma Agraria Sejati, Nasionalisasi terhadap aset strategis (seperti Pertambangan) yang dibawah kontrol rakyat, Membangun Industrialisasi Nasional (Industri Ringan –Berat), Penghapusan Utang Luar Negeri, Penyitaan Harta Koruptor (Soeharto dan kroninya) yang merupakan sumber dana terbesar untuk peningkatan sarana penunjang perkembangan tenaga produktif rakyat.

Di Tengah Krisis Kapitalisme Global dan Pemilu 09

Bukan penyelesaian krisis ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah kita tapi saling berebut kekuasaan melalui pemilu 2009, yang bersifat prosedural dan formal tanpa membekas pada pendidikan politik yang benar kepada rakyat pekerja. Pemilu yang merupakan prosedur mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi liberal dalam konteks 2009 ini, justru hanya diisi oleh seluruh kekuatan politik anti rakyat dan demokrasi (Pemilunya Elit, para Antek Imperialisme, para Koruptor, Pelanggar HAM, Reformis Gadungan, dan Aktivis Oportunis) dan akan memenangkan kekuatan-kekuatan politik yang paling efektif sebagai agen kaum pemodal internasional. Sehingga hasil kekuasaan dari Pemilu 09 ini justru akan semakin memperparah krisis dan menindas kaum buruh dan rakyat miskin lainnya. Pemilu 2009 bukanlah pemilu rakyat akan tetapi pemilunya borjuis.

Krisis ekonomi global (Krisis Kapitalisme) telah menyengsarakan rakyat dunia serta rakyat Indonesia. PHK massal dimana-mana, banyak antrian penganguran,dll. Dan posisi pendidikan hari ini telah terkapitalisasikan, sehingga sulit untuk menciptakan tenaga-tenaga yang produktif. Pendidikan yang berorentasikan profit kian mengubur mimpi rakyat Indonesia untuk menuju keadilan sosial. Dalam perjuangan untuk Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis dan Bervisi Kerakyatan tidak terlepas dari peran gerakan rakyat yang lain (bukan Mahasiswa saja) Oleh karenanya itu dibutuhkan persatuan gerakan rakyat (Buruh, Tani, Mahasiswa, Kaum Miskin Kota, Nelayan dll) yang benar-benar konsisten-mandiri dalam penghancuran sistem yang menindas (Kapitalisme) serta membangun Pemerintahan yang Anti-Imperialisme.

Tuntutan harus digelorakan terhadap Negara adalah:

  1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis Bervisi Kerakyatan
  2. Cabut UU BHP
  3. Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  4. Tolak Pungatan Liar Pendidikan
  5. Kesehatan Gratis dan Berkualitas
  6. Tolak PHK Massal
  7. Upah layak bagi Buruh/ Pekerja
  8. Berikan Subsidi sebesar-besarnya untuk rakyat
  9. Pemilu 2009 bukan pemilu rakyat

10.  Fasilitas kesenian yang murah utk rakyat

11.  Cantumkan Seni, Budaya dan Sastra Progresif  dalam kurikulum pendidikan

12.  Tolak komersialisasi seni dan budaya

Musuh-Musuh Rakyat:

  1. Imperialisme
  2. Pemerintahan Agen Imperialisme
  3. Sisa-sisa Orde Baru
  4. Reformis Gadungan
  5. Militerisme
  6. Fundamentalisme (Milisi Sipil Reaksioner)

Jalan Keluar Untuk Kesejahteraan Rakyat:

  1. Reforma Agraria Sejati ( Tanah, Modal, Teknologi, dll)
  2. Bangun Industrialisasi Nasional (Industri Ringan-Berat) yang kerakyatan
  3. Nasionalisasi Aset-aset Vital dibawah kontrol rakyat
  4. Hapus Hutang Luar Negeri
  5. Sita Harta Koruptor (Soeharto dan Kroni-kroninya)
Iklan

Hal yang paling urgensi dalam kemajuan sebuah Negara tidak lain adalah pendidikan. Pendidikan dalam artian pendididkan sebagai alat pembebasan, pembebasan dari buta huruf dan kebodohan, mengutip perkataan Paulo Freire orang yang buta huruf adalah manusia kosong dan itu awal dari penindasan. Bagi Freire, penindasan, apa pun nama dan alasannya, adalah tidak manusiawi (dehumanisasi). Pendidikan sebagai proses dialektika yang akan memanusiakan manusia (humanisasi) merupakan pilihan mutlak.

Kebijakan Yang Menindas

Berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sebuah tatanan masyarakat berkelas, pendidikan terkesan sebagai sesuatu yang elitis. Dimulai dari fase Feodalisme, pendidikan hanya dinikmati bagi kaum bangsawan saja. Sedang metode pendidikan yang dipakai dimana feodalisme mempunyai kehormatan dengan segala mitosnya membuat seorang guru adalah benar dan tidak bisa dilawan.

Di fase kolonialisme, Belanda dengan Politik Etis memberikan nafas baru bagi Indonesia tentang pendidikan, akan tetapi penndidikan lagi-lagi hanya dinikmati oleh kaum bangsawan. Kaum bangsawan menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri.

Selanjutnya pendidikan di zaman Jepang. Pendidikan di zaman tersebut lebih dominan dalam hal militer. Tidak diragukan lagi Jepang adalah wakil Fasis Asia yang akan menguasai dunia dengan kekuatan militer.

Jelas, ketika dikontekkan dengan potret pendidikan kita tentu akan berbeda jauh. Pendidikan di masa ini, menjadi sesuatu yang eksklusif, artinya pendidikan di Indonesia  hanya dapat dinikmati oleh minoritas. Apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang melanda rakyat Indonesia, justru muncul banyak kebijakan dari pemerintahan yang semakin memperpuruk keadaan. Posisi pemerintah yang mengekor pada kepentingan pemodal internasional, sangatlah terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan-menuju kearah liberalisasi dengan kata lain menjual Indonesia kepada pemodal internasional (Kapitalisme), misalnya kenaikan harga BBM, impor beras, UU no. 11 tentang PMA, UU no. 13. tentang ketenagakerjaan, UU Sisdiknas th 2003, Pepres no. 36 th 2005, RUU BHP, RUU Penanaman Modal,dll.

Subsidi pendidikan 20% yang didengung-dengungkan tidak pernah terialisasikan. Ditambah lagi kebijakan pemerintah tentang otonomi kampus atau yang dikenal dengan istilah BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang diberlakukan bagi kampus-kampus negeri. Akibat mulai terputusnya subsidi, kampus-kampus secara sepihak menaikan biaya semahal-mahalnya untuk mengeruk keuntungan. Seharusnya kampus negeri lebih murah, ternyata justru sekarang semakin mahal Sehingga membuat rakyat tertekan dengan biaya kuliah yang tak terjangkau mayoritas rakyat Indonesia yang notabene dari golongan menengah kebawah.

WTO “Pendidikan Berorientasi Dagang”

Hadirnya PTA (Perguruan Tinggi Asing) di negara kita tidak mungkin dibendung sejak pemerintah meratifikasi (mengesahkan) WTO (World Trade Organization) melalui UU No 7 Tahun 1994. Kita adalah anggota WTO yang berkewajiban menaati segala aturan main yang ada di dalamnya. Karena melalui GATS (General Agreement on Trade in Services) WTO memposisikan pendidikan sebagai jasa yang dapat saling diperdagangkan-dan yang di dalamnya termasuk pendidikan tinggi-maka “perdagangan” jasa pendidikan tinggi akan makin sulit dielakkan. Implikasinya, kehadiran PTA di negara kita akan sulit dibendung.

Secara lebih rinci, di dalam GATS (General Agreement on Tariffs and Trade) disebutkan belasan jasa yang dapat diperdagangkan secara internasional. Salah satu jasa itu adalah pendidikan yang di dalamnya termasuk pendidikan tinggi. Sementara itu, implementasi dari perdagangan jasa pendidikan (tinggi) ini dikemas dalam banyak model, satu di antaranya Model Commercial Presence, yaitu penjualan jasa pendidikan (tinggi) oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang ada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara itu. Hadirnya PTA dari mancanegara untuk menjual jasa pendidikan tinggi kepada konsumen di Indonesia adalah model-model penjajahan imperialisme untuk proses akumulasi modal.

Dan terbukti belum lama ini dalam work shop “Implikasi kesepakatan WTO”, Indonesia telah membuka ruang kepada 6 negara yaitu AS, Australia, Inggris, Jepang, China dan Korea untuk kerjasama di bidang pendidikan (orientasi jasa). “Selamat datang pemodal” itu yang siap singgah di 5 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Menteri ekonomi pun sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang bidang usaha tertutup dan terbuka untuk investasi. Dan merujuk RUU BHP maka pemodal asing boleh masuk dengan shere 49%.

Ini jelas, pendidikan kita sudah berorientasi pasar dan kita sebagai pelajar atau pun mahasiswa dijadikan komuditi-komuditi yang siap dilempar kepasar. Jika dilihat, proses kapitalisasi pendidikan adalah sebuah kepentingan besar dari kapitalisme dan akan selalu melanggengkan dominasinya  melalui infiltrasi modalnya. Kapitalisme dalam hal penguasaan aset-aset SDA dan energi (Exxon Mobil oil, Caltex, Santana Fe, Chevron, Conocco Pholips, Newmont,dll), tentunya pendidikan akan disetting untuk melahirkan tenaga-tenaga penggerak laju modal yaitu sebagai buruh.

Kebijakan Kampus Yang Tidak Demokratis

Pendidikan sebagai kepentingan kapitalisme dan Negara sebagai bonekanya, maka penguasa kampus (Birokrasi Kampus) adalah kepanjangan tangan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Dari bentuk kapitalisasi pendidikan sampai tindak represifitas kebijakan tanpa melibatkan mahasiswa adalah hal yang tidak demokratis dan sudah banyak kebijakan kampus yang ditelurkan. Adanya DPP dan kenaikan SPP, tidak ada dispensasi dalam pembayaran SPP dan kebijakan Droup Out (D.O), Absensi 75%, adanya jam malam, dan birokrasi pun memakai logika pengusaha yang merepresif buruh dengan menyodorkan kontrak belajar yaitu Kode Etik bermatre Rp. 6000.

Perampasan hak-hak mahasiwa oleh birokrasi kampus sengaja diciptakan untuk pengabdian kepada sang kapitalisme internasional. Sehingga yang dirugikan tidak lain adalah mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa harus merapatkan diri dengan berserikat untuk menggalang kekuatan, membentuk Front persatuan untuk mengkawal seluruh kebijakan dan mendorong arahan Demokratisasi kampus serta pengkapayekan isu-isu pendidikan (Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Mengabdi Pada Kepentingan Rakyat) secara terus-menerus kesemua Civitas Adamika Kampus.

Mendesak Bagi Rakyat

Mengkutip apa yang pernah di katakana oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bukanlah mengejar gelar atau pun pekerjaan, akan tetapi menemukan jati diri yang benar-benar merdeka dan bermartabat. Sebetulnya, yang dibutuhkan adalah ilmu yang dapat disumbangkan kepada Bangsa Negara dan pengabdian pada rakyat.

Maka tuntutan mendesak bagi rakyat adalah agar pemerintah segera melaksanakan program: (1) Pendidikan Gratis, pembebasan biaya untuk semua jenjang pendidikan, (2) Ilmiah, pendidikan yang berorientasi ilmu pengetahuan, (3) Demokratis, pendidikan gaya kolonialisme dan kapitalistik secepatnya ditinggalkan diganti iklim yang demokratis yaitu keyakinan yang mendalam dan hakiki akan adanya pengakuan hak-hak kewajiban yang porposional. Disini peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan ide dan gagasan serta demokratis dalam pengeluaran kebijakan sekolah atau pun kampus, (4) Dan Mengabdi Pada Rakyat, Ahmadinejad pernah berkata “ saya bukanlah presiden akan tetapi pelayan rakyat”, apalagi Negara kita adalah Negara demokrasi tentunya kepentingan rakyat yang dikedepankan. Sehingga pendidikan kita akan sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat yang mengarah terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis secara politik, adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi dan partisipatif secara budaya.

Hal itu dapat terwujud dengan mengambil langkah pemutihan utang luar negeri yang pertahun saja menghabiskan 40% dari APBN, penyitaan harta para kuruptor untuk dialokasikan pada sektor pendidikan, nasionalisasi kembali aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, laksanakan Reforma Agraria Sejati, bangun Industrialisasi Nasional yang Kerakyatan, putuskan hubungan dengan lembaga-lembaga imperialis (WTO, World Bank, CGI, IDB, ADB, IMF), bekerja sama dengan Negara lain yang saling menguntungkan dan menjunjung tinggi solidaritas untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pendidikan yang dicita-citakan sebagai alat pembebasan akan terwujud dan tidak akan ada lagi penindasan.